PERBANDINGAN KEPENDUDUKAN NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA KOREA

PERBANDINGAN KEPENDUDUKAN NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA KOREA

1.  Latar Belakang Masalah

Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat relatif, hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik negara lain juga turut memberi kontribusi pada pembentukan sistem politik disuatu negara. Seperti halnya sistem politik di Indonesia, seiring dengan waktu, sistem politik di Indonesia selalu mengalami perubahan.

Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur dan fungsinya belum diperhitungkan sistem politik negara lain.

Salah satu syarat penting dalam memahami bagaimana sistem politik Indonesia adalah melalui pengembangan wawasan dengan melibatkan institusiinstitusi nasional dan internasional. Artinya lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu sistem politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu.

Republik Korea biasanya dikenal sebagai Korea Selatan, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbataskan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Korea Selatan terletak di semenanjung Korea bersama-sama dengan Korea Utara.

Perekonomian Korea Selatan sejak tahun 1960-an telah mencatat rekor perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini terutama ditentukan lewat integrasi negara ini kepada perekonomian dunia yang modern dan berteknologi tinggi. Saat ini pendapatan perkapita Korea Selatan telah setara dengan pendapatan negara-negara Uni Eropa. Selama kurun waktu 1980-an, Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan pensponsoran industri-industri khusus. Pemerintah Korea Selatan mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan teknologi dengan mengorbankan barang konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi.

Namun demikian, seiring dengan gelombang krisis ekonomi yang melanda Asia, Korea Selatan tidak terkecualikan sebagai salah satu negara yang terkena krisis. Rasio hutang yang tinggi, pinjaman yang tinggi, serta ketidakdisiplinan sektor ekonomi telah menjatuhkan perekonomian Korea Selatan pada tahun 1998. Setelah empat tahun berada dalam pengobatan yang dilakukan oleh IMF, perlahan perekonomian Korea Selatan meningkat kembali secara gradual. Dituntun oleh pengeluaran konsumsi serta peningkatan ekspor yang signifikan. Korea Selatan telah membayar kembali sisa pinjamannya sebesar US$ 19,5 milyar, dua tahun lebih cepat dari perkiraan semula. Antara tahun 2003 – 2005, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4 persen. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Korea Selatan bisa maju dengan begitu pesat? Faktor apakah yang menunjang Korea Selatan  dengan keterbatasan sumber daya alamam (SDA) akan tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menyerap sains dan teknologi ? dan Korea Selatan adalah salah satu bangsa yang sangat kaya raya dan paling maju di dunia ?

II.  Pengertian sistem Politik

Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.

Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Pengertian Sistem Politik

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara

Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng

Pengertian Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Proses Politik Di Indonesia

Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:

ü  Masa prakolonial

ü  Masa kolonial (penjajahan)

ü  Masa Demokrasi Liberal

ü  Masa Demokrasi terpimpin

ü  Masa Demokrasi Pancasila

ü  Masa Reformasi

Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :

Masa prakolonial (Kerajaan)

·                                                                                                                                                            Penyaluran tuntutan   :    rendah dan terpenuhi

·    Pemeliharaan nilai      :    disesuikan dengan penguasa

·    Kapabilitas                  :    SDA melimpah

      Integrasi vertikal        :    atas bawah

·     Integrasi horizontal    :    nampak hanya sesama penguasa kerajaan

·     Gaya politik               :    kerajaan

·    Kepemimpinan           :    raja, pangeran dan keluarga kerajaan

·    Partisipasi massa        :    sangat rendah

·    Keterlibatan militer   :    sangat kuat karena berkaitan dengan perang

·    Aparat negara            :   loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah

·    Stabilitas                    :    stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang

2.2      Masa kolonial (penjajahan)

-                    Penyaluran tuntutan   -                    Pemeliharaan nilai        -                    Kapabilitas  -                    Integrasi vertikal     -                    Integrasi horizontal -                    Gaya politik                -                    Kepemimpinan             -                    Partisipasi massa -                    Keterlibatan militer -                    Aparat Negara -                    Stabilitas

rendah dan tidak terpenuhi Sering terjadi Pelanggaran HAM Melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah Atas bawah tidak harmonis Harmonis dengan sesama penjajah atau elitperibumi Penjajahan,politik belah bambu Dari penjajah dan elit peribumi yang diperalat Sangat rendah bahkan tidak ada Sangat besar Loyal kepada penjajah Stabil tapi dalam kondisi mudah pecah

·  

2.3      Masa Demokrasi Liberal

·     Penyaluran tuntutan   :    tinggi tapi sistem belum memadani

·     Pemeliharaan nilai      :    penghargaan HAM tinggi

·     Kapabilitas                 :    baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial

·     Integrasi vertikal        :    dua arah, atas bawah dan bawah atas

·     Integrasi horizontal    :    disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator

·    Gaya politik                :    ideologis

·    Kepemimpinan           :    angkatan sumpah pemuda tahun 1928

·    Partisipasi massa         :    sangat tinggi, bahkan muncul kudeta

·    Keterlibatan militer    :    militer dikuasai oleh sipil

·    Aparat negara             :    loyak kepada kepentingan kelompok atau partai

·    Stabilitas                     :    instabilitas

2.4      Masa Demokrasi terpimpin

Penyaluran tuntutan   :    tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas

Pemeliharaan nilai     :    Penghormatan HAM rendah

Kapabilitas                 :    abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju

Integrasi vertikal        :    atas bawah

Integrasi horizontal    :    berperan solidarity makers,

Gaya politik                :    ideolog, nasakom

Kepemimpinan           :    tokoh kharismatik dan paternalistik

Partisipasi massa         :    dibatasi

Keterlibatan militer    :    militer masuk ke pemerintahan

Aparat negara             :    loyal kepada negara

Stabilitas                     :    stabil

2.5      Masa Demokrasi Pancasila

·     Penyaluran tuntutan   :    awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi

·                                                                                                                                                           Pemeliharaan nilai      :    terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM

·                                                                                                                                                           Kapabilitas                 :    sistem terbuka

·                                                                                                                                                           Integrasi vertikal        :    atas bawah

·                                                                                                                                                            Integrasi horizontal    :    nampak

·                                                                                                                                                           Gaya politik                :    intelek, pragmatik, konsep pembangunan

·                                                                                                                                                           Kepemimpinan           :    teknokrat dan ABRI

·                                                                                                                                                           Partisipasi massa         :    awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi

·                                                                                                                                                           Keterlibatan militer    :    merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI

·                                                                                                                                                            Aparat negara             :    loyal kepada pemerintah (Golkar)

·                                                                                                                                                           Stabilitas                     :    stabil

 Masa Reformasi

-          Penyaluran tuntutan     :   tinggi dan terpenuhi

-          Pemeliharaan nilai       :    Penghormatan HAM tinggi

-          Kapabilitas                  :    disesuaikan dengan Otonomi daerah

-          Integrasi vertikal          :    dua arah, atas bawah dan bawah atas

-          Integrasi horizontal      :    nampak, muncul kebebasan (euforia)

-          Gaya politik                :    pragmatik

-          Kepemimpinan           :    sipil, purnawiranan, politisi

-          Partisipasi massa         :    tinggi

-          Keterlibatan militer     :    dibatasi

-          Aparat negara              :    harus loyal kepada negara bukan pemerintah

-          Stabilitas                    :    instabil

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan.

Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proses mengkonversi input menjadi output dilakukan  oleh penjaga gawang (gatekeeper).

Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1.      Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.

2.      Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

3.      Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.

4.      Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.

5.      Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.

Proses Politik Di Korea Selatan

Korea Selatan mengalami berbagai kemajuan. Dalam bidang ekonomi berbagai sektor dalam industri mereka mencuat sebagai akibat agresitivitas dalam menyerap teknologi. Hal ini mereka lakukan dengan bermitra dengan berbagai perusahaan luar negeri. Sejak dekade 1980an, Lucky Goldstar Group bermitra dengan Hitachi (Jepang) dan dengan Siemens Jerman untuk Tele-electric. Goldstar Electric dengan NEC Jepang, dan lainnya. Demikian pula rintisan Samsung dengan Sumitomo. Di sektor otomotif, Hyundai, KIA, dan lainnya. Dibandingkan dengan Jepang, berbagai produk otomotif dan elektronika yang menjadi andalan Korsel, harga ekspor maupun yang dirakit di negara tujuan investasi sekitar 20% lebih murah, sekalipun dalam mutu teknologinya masih satu kelas di bawah Jepang.

Perekonomian yang maju dan teknologi yang semakin canggih salah satunya disebabkan oleh gaya manajemen perusahaan Korsel, baik yang berskala besar konglomerat “chaebol” maupun yang menengah dan kecil senantiasa mencerminkan nilai dan filosofi dasar yang mereka anut. Secara keseluruhan perusahaan memberi tekanan pada harmoni antar-manusia, rasa menyatu, kerjasama, pengabdian, sikap rajin kerja, orisinalitas dan kreativitas dan mengejar pembangunan pribadi. Selain itu, dalam ideologi dan sasaran bisnis, kejujuran, kredibilitas, efisiensi dan usaha meningkatkan mutu dan tanggung jawab menjadi acuan setiap karyawan mulai dari yang paling top sampai yang terendah.

Menurut Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan, pada tahun 2006 perekonomian Korea Selatan akan terus berkembang walaupun ancaman kondisi eksternal seperti harga minyak dunia tetap membayangi. Pada tahun 2006 ini, Korea Selatan telah mereformasi sektor perpajakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro Korea Selatan pada paruh kedua tahun 2006. Komposisi perekonomian dilihat dari pendapatan per kapita Korea Selatan adalah sebesar 3.3 persen untuk sektor pertanian, 40.3 persen untuk sektor industri, dan 56.3 persen untuk sektor Jasa.

Tiga tren utama yang diidentifikasikan akan memberikan efek positif kepada pertumbuhan industri Korea Selatan adalah:

1.   Pendewasaan teknologi digital dan jaringan

2.   Integrasi teknologi inter-disipliner

3.  Kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang pada tahun 2006 mencapai 1 milyar dollar AS

Sebaliknya, tiga trend utama yang diidentifikasikan akan memberikan efek negatif kepada industri Korea adalah:

1. Populasi angkatan kerja muda yang semakin berkurang

2. Pengikisan dan degradasi lingkungan yang berakibat kepada masalah ingkungan hidup

3. Hegemoni teknologi: permasalahan hak cipta.

Ideologi yang dipakai di Korea Selatan adalah Demokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

·         Pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.

• Kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.
• Ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.
• Keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan, dan karena itu, sejauh mungkin dibatasi.
• Kelima, suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Walau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagian sebagian besar individu belum tentu maksimal. Dengan demikian, kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi indivivu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya.

 Peran serta masyarakat dalam sistem politik di Indonesia dan Korea Selatan

Dilihat dari perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia dibedakan dalam beberapa masa, yaitu Masa Republik Indonesia I, Masa Republik Indonesia II, Masa Republik Indonesia III.

1.      Masa Republik Indonesia I

Pada masa RI I masa demokrasi konstitusional menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai politik sehingga disebut demokrasi parlementer.

2.      Masa Republik Indonesia II

Pada masa RI II lebih dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini pula beberapa aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional secara moral sebagai landasannya. Selain itu telah menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat dalam pelakasanaannya.

3.      Masa Republik Indonesia III

Pada masa RI III demokrasi Pancasila mucnul sebagai demokrasi konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensil. Dengan demikian peranan eksekutif terutama pada masa orde baru sangat dominan dalam menjalankan dan mengendalikan jalannya pemerintahan.

Demokrasi Pancasila pada masa reformasi secara formal menunjukkan sistem presidensiil. Namun, peranan legislatif cukup menonjol dalam menjalankan dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Untuk itu kita harus dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pembangunan nasional yang telah berlanjut tetap dapat dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan nasional.

Perlu disadari bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aneka ragam kepentingan dan pendapat yang berbeda. Segala sesuatunya harus dapat diselesaikan sesuai dengan tatanan masyarakat, termasuk wadah berupa kelembagaan-kelembagaan negara.

Karena itu bangsa Indonesia hendaknya dpaat bersikap positif dalam pengembangan demokrasi Pancasila antar alain sebagai berikut :

·         Menggunakan hak pilihnya (hak memilih dan dipilih)

·         Ikut melaksanakan pemilu secara langsung.

·         Musyawarah mufakat.

·         Mengakui dan menghormati hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama.

·         Menjunjung tinggi hukum yang sedang berlaku.

·         Bentuk perwujudan hak dan wewenang warga Indonesia dalam demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :

·         Menadi anggota / pengurus ormas atau orpol sesuai dengan pasal 28 UUD 1945.

·         Memperoleh pendidikand an ikut menangani serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan pasal 31 UUD 1945.

·         Ikut aktif dalam kegiatan koperasi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

·         Dengan demikian setiap warga negara Indonesia harus ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Kesimpulan

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai system demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan Negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya dipimpin oleh seorang bupati/walikota. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya.

Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi nasehat, dan fungsi adminsitrasi. Saat ini UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan hubungan lembaga-lembaga negara.

Dari uraian diatas mengenai negara Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat bukan disebabkan oleh salah satu kebijaka ekonomi, entah itu berupa liberalisasi impor ataupun reformasi nilai kurs, semata-mata. Korea Selatan reformasi kebijakan dilakukan secara eksentif, dan tidak hanya menyangkup perubahan insentif ekonomi melaikan lebih mendasaar berupa penyusunan kembali hubungan antara sektor pemerintah dan swasta. Aspek historis juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara Korea Selatan, termasuk kepentingan dan bantuan dari Amerika Serikat yang ektensif maupun struktur sosial dan politik yang khas, memberikan landasan pokok bagi upaya reformasi. Kebijakan pemerintah jelas merupakan input pokok bagi upaya pembangunan eekonomi. Korea Selatan mengalami berbagai kemajuan. Dalam bidang ekonomi berbagai sektor dalam industri mereka mencuat sebagai akibat agresitivitas dalam menyerap teknologi.

Perekonomian yang maju dan teknologi yang semakin canggih salah satunya disebabkan oleh gaya manajemen perusahaan Korsel, baik yang berskala besar konglomerat “chaebol” maupun yang menengah dan kecil senantiasa mencerminkan nilai dan filosofi dasar yang mereka anut. Secara keseluruhan perusahaan memberi tekanan pada harmoni antar-manusia, rasa menyatu, kerjasama, pengabdian, sikap rajin kerja, orisinalitas dan kreativitas dan mengejar pembangunan pribadi.

Export oriented, Korea Selatan harus mempersiapkan diri dan berjuang untuk merebut pasar dunia, Ini akibat dari keadaan yang sama seperti Jepang, sumberdaya alam yang sangat terbatas dan pasar dalam negeri yang kecil. Export Oriented, Berjuang keras sejak dini untuk merebut pasar dunia. Pemerintah memberikan dukungan yang kuat untuk dunia usaha. Infrastruktur, modal yang murah, pajak rendah untuk industri unggulan, dan, sumberdaya manusia berkualitas tinggi. Birokrasi dibuat super efisien dan berkualitas tinggi. Para birokrat dididik dengan proses belajar dan disiplin kelas dunia. Hanya yang terbaik yang ada dalam birokrasi. Yang tidak efisien, langsung dipotong. Tidak ada waktu untuk birokrasi korup.Para konglomeratnya, Hyundai, Samsung, dan LG juga adalah pejuang yang sangat nasionalis. Mereka pada dasarnya akan berjuang mati-matian menembus pasar dunia demi kemajuan bangsa Korea. Dengan, atau tanpa bantuan dari pemerintah.

Pembangunan manusia-manusia unggul. Manusia-manusia unggul yang punya kemampuan tinggi dalam menyerap ilmu dan teknologi. Pembangunan manusia-manusia unggul, lewat pendidikan unggul. Pendidikan terbaik di dunia. Sejak lama, pemerintah telah berjuang agar anak-anak Korea memiliki nilai matematika dan sains yang tinggi. Tidak dalam ukuran Korea sendiri, tapi dalam skala global. Jadi sistem pendidikan terbaik di dunia harus dibentuk. Ahli-ahli pendidikan terbaik di dunia, pakar-pakar sains dan teknologi termaju didatangkan untuk membentuk sistem pendidikan Korea.